Oleh: Arkilaus Baho Aktifis JAMAN asal Papua
P r e a m b u l e, Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ke-adilan sosial, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik….
Kebijakan negara yang dijalankan oleh pemerintahan menurut aturan
yang berlaku demi memenuhi ruh kebangsaan. Kebangsaan yang merupakan
bagian dari leluhur. Kedaulatan energi adalah bagian penting dari amanat
mewujudkan keluhuran bangsa Indonesia50 tahun freeport berada di Indonesia. 48 tahun sejak itu batubara
dan emas dari tanah leluhur bangsa Indonesia diambil, diolah lalu dijual
untuk kebutuhan energi negara-negara luar. Negeri tirai bambu (cina)
merupakan satu dari negara tujuan eksport hasil tambang freeport.
Listrik di cina menyala 24 jam tanpa henti dengan pasokan batubara dari
Papua, sementara di Tanah Papua sampai kini listrik padam tiap jam.
Apa
yang salah?Malas! Penyelenggara malas menjalankan amanat leluhur sebagaimana
mukadimah UUD 1945 menegasikannya. Malas untuk menjalankan birokrasi
sebagaimana amanah dalam konstitusi. Dari malas tadi, berdampak pada
pengabaian dibidang energi dan sumber daya yang terkandung dalam perut
bumi pertiwi ini. Lantaran malas, ekspansionis ekstrakasi tambang asing
seenaknya bahkan leluasa mengatur prilaku pejabat negara sehingga
bermental inlander.
Rezim Kontrak Karya Membuka Pemburu Rente MerajalelaKontrak karya freeport tahap pertama tahun 1967, hanya batubara yang
dilaporkan. Hingga kontrak karya perbaharuan ke-II tahun 1996 barulah
emas masuk wajib pajak. Bila skema aset leluhur menjadi pijakan sejak
itu, tentu batubara dan emas merupakan sumber energi bagi kehidupan
bangsa Indonesia.
Presiden Suharto seketika meresmikan freeport, mengatakan bahwa
perusahaan tersebut akan menunjang kesejahteraan rakyat. Sampai pada
rezim kontrak karya bergantipun, kesejahteraan menjadi tujuan utama
pengelolaan freeport maupun hasil kekayaan alam lainnya.
Kini, limbah freeport menutup sebagian ruang mencari makan masyarakat
leluhur setempat seperti berburu, meramu dan mencari ikan. Akibatnya,
ruang hidup kian terhempit, satu-satunya jalan keluar adalah mendulang
emas dipinggiran kali kabur, menjadi aktivitas sehari-hari warga disini.
Sampai kini pula tidak ada PLTA batubara milik negara berdiri dan
menarangi Tanah Papua. Justru, PT Austindo Aufwind New Energi, milik
jejaring bisnis keluarga Tahija menyuplai listrik khusus areal freeport.
Energi terbarukan dengan penggunaan batubara bukan lagi solusi masa
kini. Negara-negara maju sudah pakai energi terbarukan non batubara
karena dianggap lebih efisien dan mengurangi efek panas bumi. Sementara
aset bangsa berupa energi batubara, pada rezim kontrak karya telah
membuka dua lubang tambang (Eatzberg dan Grassberg). Dan cadangan akan
habis di tahun 2019 mendatang tersebut, disekitar blok A. Sementara
cakupan penggalian tambang berikutnya (terowongan), kalangan pekerja
tambang menyebutnya blok B.
Rezim Divestasi Tantangan Bagi Kedaulatan Energi BangsaUU PMA dianggap berakhir pasca berlakunya UU Minerba tahun 2009
walaupun masih mengistimewakan perusahaan konsensi kontrak karya. Awal
dari skema pengelolaan aset bangsa yang berdaulat. Dikenal dengan
tawaran divestasi saham.
Pemerintahan SBY memulai langkah dengan penerapan aturan divestasi.
Dilanjut dengan rezim kerja Jokowi. Antara kebijakan SBY maupun Jokowi
skemanya ialah divestasi. Namun, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 1
Tahun 2017 yang mengubah peraturan presiden sebelumnya justru menjungkir
balik keberadaan monster freeport.
Divestasi 51 persen saham setelah 10 tahun beroperasi dan wajib
smelter bahkan tidak lagi memakai skema Kontrak Karya (KK), tetapi Ijin
Pertambangan Khusus (IUP PK) dan bila melakukan produksi wajib mengurus
Ijin produksi. Skema tersebut patut dijalankan oleh investasi sektor
minerba.
Jual beli saham yang dimaksud bukan hal baru. Jaman proklamator RI
Sukarno pun telah melakukan praktik semacam ini. Perusahaan Belanda
diambil alih setelah pemerintahan Sukarno menggelontorkan ribuan dollar
kepada pemerintahan Belanda. Dikenal dengan semangat nasionalisasi aset
asing dibawah rezim Sukarno.
Di tahun 2008, tambang Grassberg disokong oleh bank di 12 negara.
Sebagaimana dimuat pada laman banktrack, grassberg di deskripsi sebagai
sebuah tambang terbuka yang membuang racun ke sungai. The Grasberg mine,
located in the indonesian province of Papua, on the island New Guinea,
just north of Australia, is being run by the mining company Freeport
McMoran. The Grasberg mine is the biggest goldmine and the third biggest
coppermine in the world. New Guinea is known for its biologically
diverse ecosystems and endemic species but it also has great cultural
value. In the western part of the island, in the Indonesian province
Papua, 1.5 million of the 2.5 million people are indigenous peoples
speaking more than 250 different languages. But the area is not only
known for its cultural and natural wonders. It is also one of the last
places on earth where companies still use a very controversial mining
technique; the ‘riverine tailings disposal’. This technique, which
involves dumping toxic rubble in riversystems, is used by Freeport
McMoran at the Grasberg mine.
Sumber: Diolah dari banktrack
Berdaulat atas Aset Bangsa Dari Rente Komoditi
Pasar bebas tidak harus mendesain aset bangsa Indonesia menjadi
komoditas ekonomi belaka. Tapi Aset bangsa harus menjadi penyangga hidup
sesuai keluhuran. Gunung Amungsa, adalah satu dri filosofi orang-orang
Papua memandangnya sebagai ibu yang memberi makan. Itulah aset hidup.
Gunung dan lembah adalah tanah luas yang digunakan untuk mengais hidup.
Kini, filosofi leluhur terkubur sudah dengan hadirnya rezim komoditi.
Rockefeller Family dikenal dengan keluarga pemburu logam berharga.
Tumbuh berkembang menjadi sang monster emas dan tembaga yang menggerus
cita cita leluhur Amungme dan Kamoro, bahkan 7 suku besar. Kini, bisnis
keluarga tersebut berkembang dan bercabang di hampir tiga benua.
Era penghormatan terhadap HAM menjadi pedoman bagi setiap aktivitas
baik sosial maupun korporasi di segala sektor.
Prinsip Bisnis dan HAM
antara lain mewajibkan penghormatan perusahaan atau praktik bisnis
lainnya untuk menghormati Hak Asasi Manusia. Bahwa kerajaan
bisnis/saudagar ekonomi bertentangan dengan prinsip HAM. Legalitas saat
ini telah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kini berbagai
sektor usaha bisnis berlomba-lomba terlibat pada praktik tersebut.
Sebagaimana pengungsi di pulau Manus mendatangkan keterlibatan
perusahaan untuk terlibat sebagai bentuk tanggungjawab mereka.
Mewujudkan kedaulatan energi bangsa merupakan bagian dari
penghormatan atas cita-cita leluhur. Tahun 2019 desain lama freeport
tidak lagi berlaku?. Masih ada ruang dan waktu dimasa akan datang. Perlu
kerja bersama, baik dilintas kementerian, masyarakat adat, pemuda dan
elemen lainnya sebagai kesatuan kebangsaan yang berdaulat agar menata
masa depan bangsa sendiri. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar