Senin, 27 Februari 2017
Selasa, 21 Februari 2017
Watak Asli Freeport; ekspansionis, gertak, ancam dan rakus
Kejayaan freeport tak lepas dari karakternya yang memanfaatkan kekuasaan
negara untuk menjalankan bisnisnya.Cara di amerika sampai ke Indonesia.
Kalangan pejabat tinggi negara disulap menjadi pendukung perusahaan.Henry
Kissinger dikenal sebagai kuda freeport yang melakukan berbagai cara untuk
kepentingan perusahaan ini.
Menurut arki,Pada siaran pers terbaru yang dilakukan oleh Richard di Jakarta, dia juga
menyinggung salah satu pemegang saham fcx saat ini menduduki jabatan di
kepemimpinan trump. Sinyal adanya penekanan.Pada siaraan pers tersebut juga
pemimpin pusat freeport mengakui sumbangsih mereka pada negara dan pendapatan
mereka miliaran dollar.Secara gamblang freeport menyampaikan bahwa kontrak karya lebih utama
ketimbang aturan negara yang baru dikeluarkan pemerintah Indonesia.
Presiden
Jokowi konsisten menjalankan amanat UU Minerba melalui PP 1 2017. Kebijakan
tersebut tak digubris freeport. Seolah perusahaan meremehkan amanat hukum
negara
Kontradiksi kk vs PP pun kian kroniks. Amerika lebih memilih skema kontrak
karya, indonesia wajib menerapkan UU minerba. Pertentangan pun akan berakhir
dengan solusi. Publik yang mengikuti dinamika freeport ini sudah memahami apa
maunya freeport dan apa maunya pemerintah RI.
Lanjut kata arki,Freeport berpatokan pada KK-II yang masa berlaku habis tahun 2021 dan
diperpanjang lagi hingga 2041. Pemerintah RI berpatokan pada regulasi UU 4/2009
yang mewajibkan skema diveatasi. Kini, wajib divestasi 51 persen di lawan
freeport dengan memaksakan perubahan regulasi indonesia
Masih kata arki,Bila dibiarkan dan terlalu lembut melayani kepentingan bisnis asing ini,
pemerintah jangan berharap banyak mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi dan
energi bangsa. Sebab, bila masih lembek, faktor freeport ini mempengaruhi usaha
tambang lainnya kedepan akan menginjak injak kedaulatan.
Dengan demikian arki menegaskan,Sewaktu diskusi soal energi bangsa di Jakarta, saya sudah mengatakan bahwa
yang namanya freeport ini karena sudah terlalu lama menikmati kekayaan di
Papua, tak bakalan dia mau lepas saham 51 persen. Kenapa? Freeport di grasberg
itu aset utama bagi induknya.
Demikian kata arki,Papua dikenal dunia lantaran dua aspek. Punya tambang besar dunia dan
konflik sosial. Timika dan daerah di sekitar pegunungan tengah Papua lumbung
konflik sepanjang masa selang freeport datang.
Freeport pergi, trada konflik. Jelas toh!
#ArkiPapua
Sabtu, 18 Februari 2017
13 Mimpi Freeport Di Papua
- Dua belas juta dolla Amerika setiap hari, dengan daya eksport satu juta konsentrat, freeport bermimpi hasil tersebut didapatkan dalam 24 jam, walaupun menghadapi penerapan regulasi negara Indonesia. Olahan batubara dan emas itu bagi freeport pusat sudah cukup demi mendongkrak induk perusahaan ini untuk pelunasan utang sekaligus memuluskan usaha perusahaan di bidang gas dan minyak
- Grassberg memasok 65 persen saham kepada induknya FCX yang berkedudukan di Arisona Amerika. Dari 65 persen itu menambah APBN negara Amerika sebesar 15 persen khusus dari freeport
- Data tersebut tak pernah ada dalam laporan triwulan perusahaan. Kebanyakan perusahaan itu dalam laporannya banyak mengulas pajak dan royalti kepada negara dimana operasi dilakukan. Jarang perusahaan membuka informasi soal keuntungan yang mereka berikan di induk perusahaan mereka maupun negara asalnya.
- Namun, sepak terjang freeport bisa dibaca melalui ulasan para peneliti indenpenden yang punya keahlian dibidang saham, tambang dan pasar eskonomi. Disana terbuka siapa dan maunya apa freeport ini. Situs pembuka kinerja freeport ada bloomberg yang rutin melansir pergerakan saham dengan kode FCX. Sementara untuk ulasan kinerja freeport gudangnya di situs alpha.
- Dari berbagai penelitian yang dilansir tersebut, mengarah pada kemana dan sampai kapan pola pola kebijakan freeport di seluruh dunia itu dianggap relefan?
- Saham FCX di tambang yang beropasi di Chili hanya sebesar 1,5 persen saja. Sementara di Papua, skema kontrak karya, freeport kuasai 80 persen saham. Negara indonesia melalui perusahaan keluarga seperti Bakrie dan Juliud Tahija ikut ambil jatah disini dengan nilai investasi sebatas kontraktor belaka.
- Tahun 2021 perusahaan ini dianggap lenyap dengan pola kerja mereka, yang seenaknya membunuh/membungkam negara penghasil tambang dengan kebijakan kontrak karya.
- Mimpi freeport itu mulai keok pasca negara yang masih menerima pola kontrak karya, kini berjuang untuk membalikkan skema perusahaan untuk tidak seenaknya mengambil untung dan memberi ampas ke negara melalui fee, pajak dan royalti.
- Monster (skema kontrak karya) mulai lumpuh perlahan. Mimpi untuk mengais untung ratusan miliaran per-hari sirna sudah. Lantaran mimpi itu tak kesampaian, monster tersebut melakukan kebohongan luar biasa.
- Komitmen bangun smelter sejak tahun 2010, mana smelter yang kalian bangun? Selalu alasanya biaya mahal, lokasi smelter trada. Padahal freeport mau bilang,,kalian jangan ganggu keenakan kami sesuai skema kontrak karya.
- Bayangkan, 50 tahun monster itu beroperasi dengan cara mengumbar komitmen sana sini. Jangankan komitmen bangun smelter yang trada hasilnya, ada ribuan MOU yang perusahaan teken dengan berbagai komunitas dan lembaga, mana pernah terealisasi? Diatas kertas itu boleh bikin komitmen, praktiknya belum tentu.
- Publik dibuat seolah olah tanpa freeport, negara ini ambruk. Kabupaten timika akan lumpuh bila freeport hengkang. Mereka tebar pesona bahwa PAD Papua terbesar dari freeport. Gila! Perusahaan makan 80 persen, sisanya dikasi ke negara berupa pajak dan seterusnya. Memangnya siapa yang bangga dengan aliran uang dari ampas investasi?
- Lantaraan terlalu enak selama 50 tahun, sekarang diganti skemanya. Dari KK ke IUPK. Freeport dapat dibawah 50 persen sementara negara kuasai (divestasi) 51 persen. Geger! Monster yang enak-enak selama setengah abad itu mulai resah dan gelisah. Karena resah itu, dibuatkan komitmen lagi. Ulang begitu terus komitmen dari era Amerika dipimpin Obama ke era Trump. Komitmen tanpa praktik nyata, ya bohong.
Mimpi freeport hanya satu (setiap hari wajib dapat ratusan miliar).
#ArkiPapua
Selasa, 14 Februari 2017
Imam Basrowi’’dan Bisnis Industri Kayu di Papua
Nabire.Papua,15/02/2016.Roberthino
Hanebora,Sekertaris Suku Besar Yerisiam Gua,Nabire-Papua mengatakan, hasil
telusuran pihaknya terungkap bukti keterlibatan Imam Basrowi, pria asal tanah keraton
Yogyakarta berhasil melakukan pendekatan sepihak kepada
salah satu pemilik ulayat, dari Suku Yerisiam Gua, Sub Suku "Waoha",
bernama "Yunus Monei" pada tanggal 15 Oktober 2008, agar menyetujui
berita acara pelepasan areal seluas 17.000 hektar.
Murutnya, persetujuan
sepihak,Imam basrowi merasa berkuasa penuh mengelolah wilayah hutan untuk
memjawab kepentingan bisnis industry pengelolaan kayu yang selanjutnya dikirim
keluar papua melalui pelabuhan nabire dari 2002 sampai dengan tahun 2008. Latar
belakang, imam basrowi adalah bekas orang kepercayaan dari manajemen PT.Wapoga Mutira Timber Group
sejak 1998 hingga tahun 2002, pihaknya memilih keluar dan mendirikan Saumil
Industri di daerah wonorejo,Nabire-Papua.
Lanjut kata dia,
Sebagai eks manajer pemasaran PT.Wapoga Mutiara Timber Group,dengan kosentrasi
dibisni penebangan kayu bulat antara Waropen dan Nabire, Imam Basrowi tentu
memiliki pengalaman melakukan negosiasi kepada masyarakat melepaskan wilayah
hutannya untuk dikelolah perusahan.Pengalaman yang dimiliki pihaknya, berhasil
mendirikan usaha pengelolaan kayu industry dan untuk pertama kali,imam basrowi
berhasil meyakinkan marga "Madai", topo nabire melepaskan sebagian
wilayah hutan milik masyarakat adat dan
kemudian disetujui.
Masih kata dia,Bisnis
perambahan hasil kayu milik,Imam basrowi lambat laum mulai berkembang dan mendapat
keuntungan besar sehingga pihaknya kembali menawarka kepada suku Me, marga
Madai agar melepaskan wilayah adatnya dalam
skala besar untuk dikelolah namun pemili hak adat keberatan melepaskan wilayahnya kepada,Imam basrowi.
Setelah penandatanganan
surat pelepasan sepihak itu beberapa masyarakat adat berinisiatif berkunjung ke
kolam Air Ruija, tempat keramat asal peradaban orang Yeresiam,Masyarakat
menemukan air tersebut tiba-tiba mongering sehingga mereka berkesimpulan inilah
tanda alam memprediksi kehancuran orang
Yeresiam dikemudian hari.Dengan demikian edisi
berikutnya,akan mengulas tentang siapa,’’Imam Basrowi sehingga Memiliki Tanah
Adat Suku Yeresiam Gua kata Henebora sebagaimana surat elektronik yang kami
terima. (Anes)
Senin, 13 Februari 2017
“Posisi Negara Kolaps,Rakyat Miskin Pemerintah Segera Menasionalisasi Ekonomi”
Oleh: Yohanes Akwan
Foto Papua Sunews. |
Dampak deficit ini sebenarnya negara
harus berkaca bahwa,rakyat sudah tentu akan dibebani menangung
utang negara dari defisit yang
telah disetujui oleh eksekutif dan legislatif bisa dikata naiknya sangat fantastis,sedangkan
perdagangan surat berharga yang di sebut sebagai tex amnesty belum tentu
sepenuhnya membiaya jumlah defisit negara. contohnya; Bila melihat gelagat kebijakan
perekonomian pemerintahan dewasa ini, terjadi peningkatan anggaran belanja
(austerity) tersebut, pastilah merupakan suatu pemenuhan prasyarat atas akan
datangnya utang luar negeri dari kelompok Bank Dunia.
Tujuan mewujutkan kebijakan defisit
pemerintahan jokowi memilih SMI yang merupakan pejabat Bank Dunia,
melalui JK dan Sofyan Wanandi pergi ke
Amerika Serikat (AS) melobby ekonom kanan ini agar mau kembali menjabat Menkeu
di Pemerintahan Jokowi. Langka strategi JK dan Sofyan Wanandi berhasil melobby
SMI untuk menjabat.Upaya tersebut dilakukan agar yang bersangkutan diharapkan menahan dari defisit
yang terlalu besar sehingga harus diadakan utang luar negeri, maka SMI
dan grup Bank Dunia adalah entitas yang paling tepat.
Dari upaya menahan defisit faktanya
negara gagal memberikan dampak manfaat bagi rakyat Indonesia, faktanya anggaran
defisit (Defisit Buged)/kebijakan fiscal ekspansif pemerintah untuk membuat
pengeluaran negara lebih besar tidak memberikan
manfaat kepada stimulus perekonomian negara malah sebaliknya,kebijakan tersebut
sangat membebani APBN negara,dimana anggaran surplus buged dari kebijakan negara
untuk menaikan pendapatan negara tidak tercapai
dan pemerintah sendiri terkesan ( overheakting) untuk menurungkan
tekanan permintaan.
Dilain pihak secara politik,
dapat disimpulkan pemerintah tidak mampu mengelola perekonomian negara dengan
menetapkan kebijakan anggaran yang berimbang artinya, pengeluaran dan pemasukan
harus sama besar, tujuannya untuk menciptakan kepastian anggaran dan disiplin
dalam pengelolaan. Fakta ketidak mampuannya dapat dilihat dari pemasukan Negara
tahun 2016 (Data kementrian keuangan) 30 September 2016, realisasi pendapatan
negara mencapai Rp1081,2 triliun atau 60,5 persen dari target dalam APBN-P 2016
yang sebesar Rp1.786 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi Penerimaan
Perpajakan tercatat sebesar Rp896,1 triliun, atau 58,2 persen dari target
APBN-P 2016 yang sebesar Rp1.539,2 triliun, yang belum dikoreksi dengan adanya
potensi shortfall Rp219 triliun.
“Capaian pajak penghasilan
(PPh) non migas mengalami peningkatan dari Rp357,8 triliun menjadi Rp476,5
triliun. Itu suatu peningkatan yang cukup besar, terutama berasal dari tax amnesty,”.
Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp183,8
triliun atau 75 persen dari target APBN-P 2016 yang sebesar Rp245 triliun dan
tidak cukup untuk mengembalikan utang luar negeri.
Merujuk pada perekonomian negara saat
ini maka, negara harusnya membuat Kebijakan fiskal untuk mengarahkan ekonomi negara melalui
pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah agar rakyat tidak
terbebani dengan adanya laju inflasi dan segera mengeluarkan kebijakan
moneter, bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol
tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Kegagalan
Negara menyebabkan terjadinya kegaduhan politik disegala dimensi dan rakyat
kecil menjadi korban kegaduhan tersebut akibatnya,rakyat menanggung beban negara
melalui BPJS,BBM naik,Harga bahan pokok melambung tinggi dan tingkat
penganguran semakin tinggi.
Dengan demikian negara melalui
aparatur pemerintahan harus segera
mengontrol kebijakan perekonomian negara sehingga rakyat tidak terbebani utang
31, 6 Triliun setiap 6 bulan dengan cara tidak harus berbelanja terlalu over
dan mengurangi pembelanjaan sector aparatur saat ini yang dinilai sangat
memboros anggaran negara seperti;
· Pertama,
negara sudah harus memikirkan cara untuk menarik pajak dari bisnis-bisnis oknum-oknum
TNI di Papua, karena usaha mereka yang menghasilkan milyaran rupiah itu ada hak
Negara dan Rakyat.
·
Kedua,Aparatur
negara dibayar mahal tetapi kerja tidak produktif, misalkan banyak PNS yang
masuk kantor jam 9 (Sembilan) pagi,
kerja 2 (Dua) jam sisanya main gem sampai jam pulang.
·
Ketiga,
TNI sudah harus tunduk di bahwa rakyat, Anggota TNI yang saat ini berada diluar harus segera ditarik kembali kemarkas
komando. dan berlakukan sistem kontrak untuk merekruk pasukan apabilah negara dalam
keadaan darurat.
· Keempat seluruh uang yang beredar diluar
perbangkan segera ditarik karena ada hak negara dan rakyat yang diselundupkan.
· Kelima,
Birokrasi harus profesional bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme sehingga
tidak membuat rakyat di rugikan untuk harus menanggung beban nagara melalui
pinjaman utang luar negeri.
· ke
enam,negara sudah harus berpikir menaikan upah buruh dan kesehjatraan petani diperhatikan
sehingga tercipta iklim usaha yang sehat.(Anes)
Jasoil.Promosikan Kopi Ambaidiru Papua,anda berminat silakan pesan.
Mesin Pengilingan Kopi Sejak Jaman belanda yang di gunakan hingga saat ini. |
Langganan:
Postingan (Atom)