KETUA GSBI PAPUA BARAT MEMINTA PERPU NO 2 DICABUT

Papua Barat– Dewan Pengurus Daerah Gabungan Serikat Buruh Indonesia [GSBI] Provinsi Papua Barat dengan tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“GSBI menuntut agar Perppu No.2 tahun 2017 segera dicabut karena membatasi hak demokratis rakyat untuk berorganisasi, menyampaikan pendapat dan melakukan pemogokan,” kata Ketua DPD GSBI Yohanes Akwan, Selasa 1 Agustus 2017.

Kami menilai, Perppu No.2 tahun 2017 merupakan usaha pemerintah memberangus kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat secara sistematis.

“Oleh karena itu kami Menuntut dihapusnya aturan yang membatasi kebebasan untuk berorganisasi daan menyampaikan pendapat, karena perpu tersebut kami anggap bertentangan dengan UUD 1945 Negera kesatuan republik indonesia.

GSBI juga meminta pemerintah agar memberikan jaminan terhadap kebebasan berserikat bagi buruh dan menolak pemberangusan serikat buruh.

“Menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat papua barat,” tandas Anes

Lebih dalam, Anes pun menyerukan kaum buruh dan rakyat Indonesia pada umumnya, untuk memperkuat persatuan guna melawan kebijakan pemerintahan yang memberangus kebebasan rakyat Indonesia untuk berorganisasi, berserikat dan menyampaikan pendapat.[*]

Menangkan Tuntutan Tunjangan Hari Raya Turunkan Harga-Harga Kebutuhan Pokok Rakyat Berikan Jaminan Kebebasan Berorganisasi dan Menyampaikan Pendapat

Segenap Pimpinan Organisasi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1438 Hijriah Bagi Seluruh Anggota Yang Menjalankannya. 
Kawan-kawan GSBI yang militant,

Saat ini kita kembali menghadapi momentum hari besar keagamaan, dimana hal ini tidak dapat dipisahkan dengan sebuah isu utama bagi klas buruh di Indonesia; Tunjangan Hari Raya (THR). Tentang pelaksanaan pembayaran THR telah diatur dalam Permenaker No. 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Didalam aturan ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Besaran THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut; (a).

Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah; (b). Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 X 1 (satu) bulan upah.

Meski telah diatur demikian, namun didalam implementasinya masih terdapat banyak masalah mengemuka. Beberapa yang paling sering ditemui adalah; pengusaha membayarkan THR Keagamaan tidak tepat waktunya dengan berdalih karena Permenaker membolehkan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. Bahkan seringkali ditemukan keterlambatan dalam pembayaran THR. Kasus lain yang juga sering terjadi adalah tidak dibayarkannya THR bagi pekerja kontrak, dengan alasan bahwa kontrak pekerja/buruh telah berakhir, THR tidak dibayarkan sesuai dengan aturan, dan berbagai bentuk contoh pelanggaran lainnya.

Lemahnya pengawasan dari pemerintah adalah faktor yang paling dominan kenapa masih banyak perusahaan-perusahaan berani untuk melakukan pelanggaran atas kebijakan Permenaker No. 6 tahun 2016. Tidak pernah ada tindakan yang tegas dari pemerintah atas berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan THR. Sehingga memberikan kesempatan yang sangat besar bagi pengusaha untuk tidak menjalankan kewajibannya.  

Disisi yang lain, menjelang hari raya keagamaan, hal yang tidak dapat dihindari adalah naiknya harga-harga kebutuhan pokok bagi rakyat. Kegagalan pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap harga kebutuhan bahan pokok memberikan dampak yang signifikan bagi klas buruh dan rakyat lainnya. Kenaikan harga bahan pokok telah merampas kembali upah yang diterima oleh buruh, termasuk akan merampas THR yang akan diterima oleh buruh nantinya.

Diberbagai tempat selama seminggu terakhir ditemui, harga beras, gula pasir, minyak goreng, daging, telur ayam, termasuk cabai, bawang merah dan bawang putih terus bergerak naik. Harga   cabai   dan   bawang   putih   sudah   diatas   Rp. 40,000/kg  akhir Mei ini, daging sudah 
Dewan   Pimpinan   Pusat Gabungan   Serikat   Buruh   Indonesia Federation  of  Indonesian  Trade  Union Sekretariat  :  Komplek Perumahan Kejaksaan Agung RI Blok i  No. 4   RT. 009/003 Pasar Minggu. JL Raya Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 DKI Jakarta- Indonesia Telepon/Fax: +6221 22780950 Email: gsbi_pusat@yahoo.com/  infogsbi@gmail.com. Website: www.infogsbi.org 
2      
menembus Rp. 110,000/kg, telur diwarung eceran sudah menyentuh Rp. 22,000/kg, dan dipastikan akan terus naik menjelang hari raya. Kenaikan harga juga terjadi pada Tarif Dasar Listrik bagi pengguna daya 900VA. Selama enam bulan terakhir, TDL untuk pelanggan 900VA resmi naik sebanyak tiga kali; 1 Januari, 1 Maret dan terakhir 1 Mei 2017. Kenaikan TDL ini sesungguhnya juga telah merampas kenaikan upah yang diterima oleh klas buruh, karena saat ini hampir seluruh rumah kontrakan telah menggunakan listrik 900VA.

Kenaikan harga juga akan berlaku untuk sarana transportasi yang digunakan bagi buruh dan rakyat yang akan melakukan tradisi mudik atau pulang kampung selama libur hari raya. Pemerintah selalu saja gagal untuk menyediakan sarana transportasi yang murah, aman dan nyaman bagi rakyat untuk bisa mudik ke kampung halamannya. Menjelang hari raya, tiket bus sudah naik dua kali lipat dari harga biasa, sementara tiket untuk kereta api sudah tidak lagi tersedia untuk H-7 ataupun H+7 hari raya.
Jika tiket untuk sarana transportasi mencapai Rp. 400,000/orang, maka bagi keluarga yang mempunyai dua anak dibutuhkan Rp. 1,600,000 untuk satu kali perjalanan, atau total sebesar Rp. 3,200,000 untuk perjalanan pulang pergi. Jika, THR yang diterima hanya satu bulan upah, maka itu hanya akan memenuhi kebutuhan transportasi saja, belum dapat memenuhi kebutuhan lainnya. 

Persoalan lain yang tidak kalah penting dalam situasi sekarang adalah semakin menguatnya tindasan fasis yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sejak memenangkan Pemilu dan berkuasa tiga tahun yang lalu, pemerintahan Jokowi terus melancarkan tindasan fasis terhadap klas buruh dan rakyat di Indonesia.

Demi menjalankan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Jokowi-JK harus menangkap dan mengkriminalisasi kaum buruh. Ditempat yang lain, beberapa aktifis buruh dijadikan tahanan kota karena menentang kebijakan pemerintah. Kriminalisasi juga dilakukan terhadap kaum tani yang berusaha mempertahankan ha katas tanahnya. Hal yang sama juga dialami oleh mahasiswa. Semua yang menentang pemerintah, saat ini memiliki resiko besar untuk dikriminalisasikan.

Tidak cukup dengan itu, belum lama ini melalui menteri-menterinya Jokowi menyampaikan pesan akan membubarkan seluruh organisasi massa yang tidak sejalan dengan Pancasila. Situasi yang demikian mengingatkan kita pada era kediktatoran fasis Soeharto, dimana rakyat termasuk klas buruh berusaha dibungkam suaranya, dicabut haknya untuk tidak lagi memiliki kebebasan dalam berorganisasi dan menyampaikan aspirasi sejati. Bahkan Jokowi sendiri, memerintahkan kepada TNI dan Polri agar “menggebug” kelompok-kelompok yang bertentangan atau dianggap mengganggu pemerintahan yang saat ini berkuasa. Atas hal demikian, bukan tidak mungkin seluruh organisasi massa, serikat-serikat buruh sejati yang memiliki konsistensi perjuangan menentang kebijakan pemerintah yang anti rakyat dan anti demokrasi akan menjadi sasaran pembubaran dan “gebug” yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi.

Atas situasi demikian, organisasi menarik sebuah kesimpulan, bahwa kampanye massa perjuangan THR penting untuk diberikan perhatian. Penting juga didalam menjalankan kampanye perjuangan untuk THR senantiasa dihubungkan dengan situasi obyektif yang saat ini dihadapi oleh klas buruh dan rakyat di Indonesia. Perjuangan untuk THR, tidak dapat berdiri sendiri dan terpisah dengan tuntutan-tuntutan kongkret rakyat lainnya. 

Tuntutan THR yang dijalankan oleh klas buruh disatu sisi, haruslah beriringan dengan tuntutan untuk diturunkannya harga-harga kebutuhan bahan pokok bagi rakyat. Juga dihubungkan dengan tuntutan penolakan pencabutan subsidi publik oleh pemerintah. Jika subsidi public terus dicabut dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tidak terkendali, maka seberapapun besar kenaikan upah buruh dan juga THR yang diterima, tidak akan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi buruh. Artinya, klas buruh akan tetap berada dalam keadaan yang menderita, dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.  

3.Pun demikian, tuntutan perjuangan untuk THR harus juga terhubung dengan tuntutan atas jaminan kebebasan berorganisasi serta menyampaikan pendapat. Tanpa jaminan kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat, klas buruh serta rakyat Indonesia akan sangat kesulitan untuk menyelenggarakan aksi-aksi maupun pemogokan untuk memenangkan tuntutannya. Bagaimana buruh bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi jika dipabrik tidak diberikan kesempatan untuk berserikat, berunding apalagi menjalankan pemogokan. Bagaimana buruh dan rakyat dapat menuntut hak-hak demokratisnya apabila pemerintah membuat aturan-aturan yang membatasi aksi dilakukan. Disinilah relasi perjuangan THR harus terhubung dengan tuntutan atas jaminan kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat. 

Selamat Bekerja! Hidup Buruh! Hidup Rakyat! Jayalah Perjuangan Massa!   
Jakarta, 29 Mei 2017 Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP. GSBI)  Menangkan Tuntutan Tunjangan Hari Raya Turunkan Harga-Harga Kebutuhan Pokok Rakyat Berikan Jaminan Kebebasan Berorganisasi dan Menyampaikan Pendapat   
Segenap Pimpinan Organisasi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1438 Hijriah Bagi Seluruh Anggota Yang Menjalankannya. 
Kawan-kawan GSBI yang militant,

Saat ini kita kembali menghadapi momentum hari besar keagamaan, dimana hal ini tidak dapat dipisahkan dengan sebuah isu utama bagi klas buruh di Indonesia; Tunjangan Hari Raya (THR). Tentang pelaksanaan pembayaran THR telah diatur dalam Permenaker No. 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Didalam aturan ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Besaran THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut; (a).

Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah; (b). Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 X 1 (satu) bulan upah.

Meski telah diatur demikian, namun didalam implementasinya masih terdapat banyak masalah mengemuka. Beberapa yang paling sering ditemui adalah; pengusaha membayarkan THR Keagamaan tidak tepat waktunya dengan berdalih karena Permenaker membolehkan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. Bahkan seringkali ditemukan keterlambatan dalam pembayaran THR. Kasus lain yang juga sering terjadi adalah tidak dibayarkannya THR bagi pekerja kontrak, dengan alasan bahwa kontrak pekerja/buruh telah berakhir, THR tidak dibayarkan sesuai dengan aturan, dan berbagai bentuk contoh pelanggaran lainnya.

Lemahnya pengawasan dari pemerintah adalah faktor yang paling dominan kenapa masih banyak perusahaan-perusahaan berani untuk melakukan pelanggaran atas kebijakan Permenaker No. 6 tahun 2016. Tidak pernah ada tindakan yang tegas dari pemerintah atas berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan THR. Sehingga memberikan kesempatan yang sangat besar bagi pengusaha untuk tidak menjalankan kewajibannya. 

Disisi yang lain, menjelang hari raya keagamaan, hal yang tidak dapat dihindari adalah naiknya harga-harga kebutuhan pokok bagi rakyat. Kegagalan pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap harga kebutuhan bahan pokok memberikan dampak yang signifikan bagi klas buruh dan rakyat lainnya. Kenaikan harga bahan pokok telah merampas kembali upah yang diterima oleh buruh, termasuk akan merampas THR yang akan diterima oleh buruh nantinya.

Diberbagai tempat selama seminggu terakhir ditemui, harga beras, gula pasir, minyak goreng, daging, telur ayam, termasuk cabai, bawang merah dan bawang putih terus bergerak naik. Harga   cabai   dan   bawang   putih   sudah   diatas   Rp. 40,000/kg  akhir Mei ini, daging sudah 
Dewan   Pimpinan   Pusat Gabungan   Serikat   Buruh   Indonesia Federation  of  Indonesian  Trade  Union Sekretariat  :  Komplek Perumahan Kejaksaan Agung RI Blok i  No. 4   RT. 009/003 Pasar Minggu. JL Raya Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 DKI Jakarta- Indonesia Telepon/Fax: +6221 22780950 Email: gsbi_pusat@yahoo.com/  infogsbi@gmail.com. Website: www.infogsbi.org

2  menembus Rp. 110,000/kg, telur diwarung eceran sudah menyentuh Rp. 22,000/kg, dan dipastikan akan terus naik menjelang hari raya. Kenaikan harga juga terjadi pada Tarif Dasar Listrik bagi pengguna daya 900VA. Selama enam bulan terakhir, TDL untuk pelanggan 900VA resmi naik sebanyak tiga kali; 1 Januari, 1 Maret dan terakhir 1 Mei 2017. Kenaikan TDL ini sesungguhnya juga telah merampas kenaikan upah yang diterima oleh klas buruh, karena saat ini hampir seluruh rumah kontrakan telah menggunakan listrik 900VA.

Kenaikan harga juga akan berlaku untuk sarana transportasi yang digunakan bagi buruh dan rakyat yang akan melakukan tradisi mudik atau pulang kampung selama libur hari raya. Pemerintah selalu saja gagal untuk menyediakan sarana transportasi yang murah, aman dan nyaman bagi rakyat untuk bisa mudik ke kampung halamannya.

Menjelang hari raya, tiket bus sudah naik dua kali lipat dari harga biasa, sementara tiket untuk kereta api sudah tidak lagi tersedia untuk H-7 ataupun H+7 hari raya. Jika tiket untuk sarana transportasi mencapai Rp. 400,000/orang, maka bagi keluarga yang mempunyai dua anak dibutuhkan Rp. 1,600,000 untuk satu kali perjalanan, atau total sebesar Rp. 3,200,000 untuk perjalanan pulang pergi. Jika, THR yang diterima hanya satu bulan upah, maka itu hanya akan memenuhi kebutuhan transportasi saja, belum dapat memenuhi kebutuhan lainnya. 

Persoalan lain yang tidak kalah penting dalam situasi sekarang adalah semakin menguatnya tindasan fasis yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sejak memenangkan Pemilu dan berkuasa tiga tahun yang lalu, pemerintahan Jokowi terus melancarkan tindasan fasis terhadap klas buruh dan rakyat di Indonesia. Demi menjalankan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Jokowi-JK harus menangkap dan mengkriminalisasi kaum buruh. Ditempat yang lain, beberapa aktifis buruh dijadikan tahanan kota karena menentang kebijakan pemerintah. Kriminalisasi juga dilakukan terhadap kaum tani yang berusaha mempertahankan ha katas tanahnya.

Hal yang sama juga dialami oleh mahasiswa. Semua yang menentang pemerintah, saat ini memiliki resiko besar untuk dikriminalisasikan.  Tidak cukup dengan itu, belum lama ini melalui menteri-menterinya Jokowi menyampaikan pesan akan membubarkan seluruh organisasi massa yang tidak sejalan dengan Pancasila.

 Situasi yang demikian mengingatkan kita pada era kediktatoran fasis Soeharto, dimana rakyat termasuk klas buruh berusaha dibungkam suaranya, dicabut haknya untuk tidak lagi memiliki kebebasan dalam berorganisasi dan menyampaikan aspirasi sejati. Bahkan Jokowi sendiri, memerintahkan kepada TNI dan Polri agar “menggebug” kelompok-kelompok yang bertentangan atau dianggap mengganggu pemerintahan yang saat ini berkuasa. Atas hal demikian, bukan tidak mungkin seluruh organisasi massa, serikat-serikat buruh sejati yang memiliki konsistensi perjuangan menentang kebijakan pemerintah yang anti rakyat dan anti demokrasi akan menjadi sasaran pembubaran dan “gebug” yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi.

Atas situasi demikian, organisasi menarik sebuah kesimpulan, bahwa kampanye massa perjuangan THR penting untuk diberikan perhatian. Penting juga didalam menjalankan kampanye perjuangan untuk THR senantiasa dihubungkan dengan situasi obyektif yang saat ini dihadapi oleh klas buruh dan rakyat di Indonesia. Perjuangan untuk THR, tidak dapat berdiri sendiri dan terpisah dengan tuntutan-tuntutan kongkret rakyat lainnya. 

Tuntutan THR yang dijalankan oleh klas buruh disatu sisi, haruslah beriringan dengan tuntutan untuk diturunkannya harga-harga kebutuhan bahan pokok bagi rakyat. Juga dihubungkan dengan tuntutan penolakan pencabutan subsidi publik oleh pemerintah. Jika subsidi public terus dicabut dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tidak terkendali, maka seberapapun besar kenaikan upah buruh dan juga THR yang diterima, tidak akan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi buruh. Artinya, klas buruh akan tetap berada dalam keadaan yang menderita, dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.  

3Pun demikian, tuntutan perjuangan untuk THR harus juga terhubung dengan tuntutan atas jaminan kebebasan berorganisasi serta menyampaikan pendapat. Tanpa jaminan kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat, klas buruh serta rakyat Indonesia akan sangat kesulitan untuk menyelenggarakan aksi-aksi maupun pemogokan untuk memenangkan tuntutannya.

 Bagaimana buruh bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi jika dipabrik tidak diberikan kesempatan untuk berserikat, berunding apalagi menjalankan pemogokan. Bagaimana buruh dan rakyat dapat menuntut hak-hak demokratisnya apabila pemerintah membuat aturan-aturan yang membatasi aksi dilakukan. Disinilah relasi perjuangan THR harus terhubung dengan tuntutan atas jaminan kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat. 

Selamat Bekerja! Hidup Buruh! Hidup Rakyat! Jayalah Perjuangan Massa!   
Jakarta, 29 Mei 2017 Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP. GSBI) 

PARADE FOTO PELANTIKAN DPD GSBI PAPUA BARAT DAN DPC GSBI MANOKWARI

Ketua Umum GSBI, Lantik Pimpinan DPD GSBI Papua Barat dan DPC GSBI Kabupaten Manokwari

NFO GSBI-Papua Barat.  Bertempat di Gedung KNPI Provinsi Papua Barat pada Kamis 11 Mei 2017,  Ketua Umum DPP GSBI, Rudi HB Daman meresmikan dan melantik pimpinan DPD GSBI Papua Barat dan DPC GSBI Kabupaten Manokwari.

Acara pelantikan dan Dialog Ketenagakerjaan  yang mengambil tema : . “Memotret Kondisi Buruh Papua Barat dan Perannya dalam Pembangunan serta Pentingnya Serikat Buruh Sejati untuk Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh dan Keluarganya” di hadiri oleh Kepala Dinas Tenagakerja dan Trasmigrasi Provinsi Papua Barat, Kepala BNPB Provinsi Papua Barat, Utusan Gubernur Provinsi Papua Barat terpilih (Gubernur terpilih tidak bisa hadir karena ada acara pelantikan di Jakarta), Kepala Kantor Wilayah  BPJS Kesehatan Provinsi Papu Barat, Ketua KNPI Provinsi Papua Barat  dan ratusan anggota GSBI serta tamu undangan memenuhi ruangan acara pelantikan.

Acara pelantikan ini di mulai dengan pembacaan Doa oleh Ibu Pendeta, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hai Tanah Ku Papua, setelah itu sambutan dan laporan dari Ketua Panitia Acara yanga menyampaiakn ucapan selamat datang dan proses persiapan serta hambatan dan keberhasilan-kebershasilan yang di raih panitia sehingga acara ini bisa terlaksanakan termasuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan ini dijalankan.

Setelah iitu masuk pada acara inti yaitu, Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pimpinan DPD GSBI Papua Barat dan DPC GSBI Kabupaten Manokwari yang dilakukan oleh Ketua DPP GSBI. Setelah acara pelantikan, pengambilan sumpah janji pimpinan, penyerahan berkas dan bendera GSBI serta bendera merah putih acara dilanjutkan dengan sambutan dan orasi Politik dari ketua DPD terpilih serta pesan solidaritas dan sambuatan-sambutan. Sambutan pertama di sampaikan oleh Ketua Umum DPP GSBI-Rudi HB Daman, dilanjutkan sambutan dari utusan Gubernur Provinsi Papua Barat, Ketua KNPI Provinsi Papua Barat dan dilanjutkan dengan acara Penandatanganan MOU antara DPD GSBI Papua Barat dengan BPJS Kesehatan.

Dalam pidato  kata sambutannya, Ketua DPP GSBI mengatakan, situasi keadaan umum buruh di Papua Barat tidak jaum berbeda dengan keadaanumum  buruh di belahan wilayah Indonesia lainnya, Upah murah, jaminan sosial yang terbatas dan buruk, sistem kerja kontrak outsourcing dan pemagangan, Kondisi dan syarat-syarat kerja yang buruk dan tidak manusiawi, K3 yang buruk, serikat pekerja yang madul dlllnya. Untuk itu keberadaan, kehadiran GSBI di Papua Barat harus menjadi alat danw adah perjuangan dan aspirasi sejatinya kaum buruh Papua Barat, GSBI hadir harus memiliki peranan memimpin dalam memajukan pengetahuan serta memberi tauladan praktek, menjadi wadah sejati aspirasinya kaum buruh, bagaimana seharusnya tahapan-tahapan perjuangan dilakukan agar kemenangan-kemenangan kecil dapat terus didapatkan, pemenuhan atas hak-hak normatif buruh, kesejahteraan dan perlindungan dari kesewenang-wenangan dapat di raih dapat diwujudkan dan dirasakan oleh kaum buruh.

Kehadiran GSBI di Papua Barat sudah semestinya menjadi pembeda, menjadi pelopor bagi perjuangan-perjuangan massa dan kaum buruh, untuk memenangkan sedikit demi sedikit tuntutan ekonomi, politik serta kebudayaan yang sudah seharusnya menjadi milik kaum buruh dan massa. Terang Rudi HB Daman.

Sementara Yohanes Akwan, Ketua DPD GSBI yang baru saja dilantik mengatakan, Kami bahagia dan lega karena kami sudah dilantik pada hari ini, tugas kami sekarang pasca pelantikan ini adalah akan menyelenggarakan Rapat Kerja untuk menyusun program kerja sesuai dengan AD ART dan Program perjuangan GSBI sebagaimana hasil Kongres Nasional ke 3 GSBI tahun 2015 lalu.

GSBI Papua Barat hadir untuk menjadi sekolah, rumah belajar bagi kaum buruh dan rakyat, menjadi wadah dan alat perjuangan atas hak dan kepentingan kaum buruh dan rakyat Papua Barat, kami tidak hanya berbicara isu buruh semata, kami juga berjuangan untuk melawan monopoli dan perampasan tanah, melawan korupsi dan segala bentuk kesewenang-wenangan kekuasaan dan pengusaha kepada buruh dan rakyat. GSBI akan melakukan monitoring atau Pengawasan kepada perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintah termasuk menjalankan advokasi dan pembelaan serta kampanye dan aksi-aksi massa sebagai metode perjuangan kami.

Untuktu itu saya secara pribadi dan kami di DPD GSBI Papua Barat mengajak seluruh kaum buruh di Papua Barat untuk bergabung bersama kami di GSBI baik itu  buruh pabrik, perkebunan, pertambangan, Sopir, karyawan/honorer dikantor-kantor dan instansi pemerintah, PNS, Guru, Dokter, Bidan, pegawai rumah sakit, Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan dan para pegawai di pelabuhan serta seluruh klas pekerja yang ada di Papua Barat, kami terbuka dan mengajak bersatu dan berjuang bersama untuk menjadikan keadaan situasi perburuhan menjadi lebih baik dan sejahtera. Tegas Yohanes Akwan.

Lebih Lanjut Yohanes Akwan mengatakan, Kami berterima kasih kepada Ketua Umum DPP GSBI yang telah mempercayakan Bendera GSBI kepada kami Anak-Anak Papua Barat untuk dikibarkan di Tanah Papua. Kami akan bawa Bendera ini ke Pulau Mansinam dan dari Pulau Mansinam inilah GSBI akan menyebar ke seluruh kota dan kabupaten di Tanah Papua untuk Keadilan Bagi Hak Kaum Buruh dan rakyat seutuhnya di Tanah Papua. (red-2017)#

Lus Opinio Tentang Pelanggaran PERDA RT/RW Provinsi Papua Barat No. 23 Tahun 2013 Oleh;Yohanes Akwan

Aspek Pengujian Terhadap RTRW (Tata Ruang) Papua Barat

Bahwa RTRW (Tata Ruang) Papua Barat,menimbulkan polemik yang berdampak pada pelanggaran hukum terhadap pemberlakukan PERDA RTRW (Tata Ruang) Provinsi Papua No. 23 Tahun 2013,sebagaimana pembentukan peraturan daerah belum sepenuhnya memuat,Asas pengayoman, Asas keadilan, dan Asa keseimbangan.

Bahwa Pemaksaan kehendak dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 pasal 1 ayat ( 9,10,11 dan 12) tentang penataan ruang yang belum mencerminkan partisipatif aktif masyarakat sebagaimana aturan Lex genelaris tidak harus dipaksakan setara dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Kusus Papua BAB XIX  tentang pembangunan berkelanjutan pasal 63 dan 64.

Bahwa kegagalan pemerintah melibatkan peran aktif dari Masyarakat untuk dapat terlibat menetukan proses untuk melahirkan ouput berkelanjutan sehingga diduga telah terjadinya pelanggaram HAM terkait Penataan Ruang Papua Barat karena tidak melalui sebuah proses mekanisme yang baik dan benar sehingga bertentangan dengan materi muatan Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi: 

“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”dan juga pemerintah daerah telah mengabaikan Pendekatan konstitusional terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 sebagai bentuk pendekatan HAM. sehingga menimbulkan pelanggaran juga terhadap sistematika UUD 1945 yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya.

Bahwa sebagaimana juga diketahui, berdasarkan konstitusi dan perubahan UU 41 tentang Kehutanan, pasca surat keputusan MK-35 tahun 2012 yang mengabulkan perubahan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, dapat berarti masyarakat adat Papua mempunyai otoritas menentukan dan mengatur status, fungsi dan peruntukkan kawasan hutan di wilayahnya masing-masing. Penyimpangan dan tidak diakuinya hak dan partisipasi masyarakat adat Papua dalam penataan ruang berarti pelanggaran hukum terhadap keberadaan orang Papua.

Pemaksaan,Pengujian dan Pengusulan Kawasan.

Bahwa Usulan perubahan RTRWP Papua Barat cenderung mengakomodir izin-izin investasi perkebunan sawit, perluasan izin pembalakan kayu dan pertambangan, yang memang telah diterbitkan izin lokasi oleh pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, program transmigrasi, pemukiman penduduk dan perluasan kota, proyek nasional pembangunan koridor investasi (MP3EI), pengembangan kawasan industri terpadu, pelabuhan peti kemas dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan data.Papua Barat mengusulkan revisi RTRWP dengan perubahan kawasan hutan seluas 1.836.327 hektar, terdiri dari: perubahan peruntukkan seluas 952.683 hektar dan perubahan fungsi seluas 874.914 hektar dan perubahan APL (Areal Penggunaan Lain) menjadi kawasan hutan seluas 8.730 hektar.

Bahwa fakta lain juga. Tim Terpadu (TIMDU) yang melakukan penelitian atas usulan revisi tersebut merekomendasikan perubahan peruntukkan menjadi APL seluas 263.045 ha, perubahan fungsi seluas 334.071 ha dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 813 ha. Sehingga luas kawasan hutan di Provinsi Papua Barat dari seluas 10.257.693 ha menjadi 9.995.461 ha.

Bahwa juga kita ketahui disisi lain penyusunan Perda RTRW (Tata Ruang) jelas mengunakan anggran sebesar 30 milyar dari informasi yang kami peroleh,maka semestinya penegak hukum seperti,KPK,Kejaksaan dan Kepolisian di Papua barat harus ikut terlibat menyelidiki pengunaan anggaran tersebut,karena ada dugaan kuat telah terjadi penyalagunaan anggaran dan juga dugaan pembuatan prodak hukum RTRW (Tata Ruang) Papua Barat berpotensi terjadinya gratifikasi terhadap pembuatan terkait penyusunan Perda RTRW (Tata Ruang ) Papua Barat.

Keberatan Pemberlakuan Perda RTRW Papua Barat

Bahwa pemberlakuan Perda RTRW (Tata Ruang) Papua Barat semestinya harus ditanggukan dan di uji kembali sebagaimana dasar sistem perundang-undangan yang berlaku dinegara kesatuan republik indonesia. Bahwa semua  izin-izin perkebunan,pertambangan,Kehutanan dan lainnya yang telah di keluarkan harus di bekukan sampai dengan adanya singkronisasi terhadap hak-hak masyarakat hukum adat terpenuhi sehingga tidak menimbulkan komflik ditengah masyarakat sebagaimana situasi hari ini yang kita hadapi.

Bahwa untuk mewujudkan roh dari Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 atau Undang Nomor 35 Tahun tahun 2008 tentang otonomi kusus Papua dan Papua barat,(lex specialis),maka peraturan daerah kusus harus menjadi pijakan utama berlakunya peraturan lainnya di papua barat dalam menyusun dan menetapkan rencana tata ruang wilayah sehingga semua aturan yang bersifat ( Lex Generalis) dapat disandingkan diatas perda pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum adat di Papua Barat.

Dengan demikian maka yang paling harus bertanggung jawab adalah;Pemerintah Republik Indonesia, Cq.Menteri Kehutanan,Gubernur Papua Barat,DPR Papua Barat,Dinas Kehutanan Papua Barat dan Para Bupati se Kota dan Kabupaten di Papua Barat.***

Masyarakat Teluk Bintuni Dan Ancaman Investasi Asing

Belum Terlihat Komitmen

 Kuat pemerintah menyelesiakan,”Kasus-Kasus HAM di Tanah Papua sebagai mana Harapan Rakyat Papua akan keadilan”.
Sejalan dengan kuatnya tuntutan rakyat papua, Teluk Bintuni harus dijadikan 
cermin pemerintah untuk  menghormati dan mengakui hak Masyarakat Adat.

By,Yohanes Akwan.

Barat, 1 Maret 2017.Telum Bintuni yang dahulu sangat terpencil,yang diselimuti hutan hujan tropis dan mangrove,kini dalam proses berali wujud menjadi lansekap industrial.Separuh dari perubahan lansekap ini adalah akibat dari pembangunan industry migas dan menyusul industri perkebunan kelapa sawit skala besar.Hari ini,bahan bakar minyak tidak hanya dihasilkan oleh migas yang terletak dibahwa tanah,melainkan juga bersumber dari minyak nabati yang tumbuh dari pohon.

Kondisi diatas diperkuat dengan adanya kebijakan pemerintah pusat menetapkan 14 kawasan industry perwilayah indonesia, salah satu kawasan industri itu berada di daerah Teluk Bintuni. Di sana akan dibangun kawasan industri minyak dan gas (migas) dan pupuk. Pemerintah daerah sebagai mana termaktub dalam Mater Plan untuk“Strategi Pengembangan & Pemerataan Infrastruktur  Penunjang  Migas Kawasan Timur dalam Menunjang Ketahanan Energi Nasional”, yang merupakan lanjutan serupa dengan Program MP3EI maka, Teluk Bintuni masuk pada kawas Sona Ekonomi kusus wilayah 14 sebagai pusat indusitri di Indonesia.

Artinya Bukan hanya BP Tangguh,Genting Oil,Eni Oil,The Lion Group,HCW Papua Plantation saja yang bergerak untuk mengambil migas dan usaha Perkebunan Kelapa Sawit tetapi sudah pasti beberapa perusahan asing ( dengan Sekutu local) punya rencana untuk membangun pabrik petrokimia,termasuk  Ferrostaal (asal Jerman,Pabrik methanol),LG (Asal Korea Selatan,Pabrik methanol) dan PT Pupuk Indonesia (Pabrik Urea) dengan memanfaatkan luasan mencapai 2.344 hektar, disamping itu untuk bagian timur Kabupaten Teluk Bintuni terdapat banyaknya konsesi tambang batu bara yang kini berada dalam tahap eksplorasi.(Lihat Atlas Sawit Papua Dibawah Kendali Penguasa Modal).

                                     

Kehadiran Investasi dan Arus Masuk Penduduk

Rencana ekspansi secara besar-besaran oleh perususahan-perusahan pertambangan maupun perkebunan dalam skala besar’’membuat Teluk Bintuni bukan lagi merupakan daerah yang tertutup bagi orang luar untuk mengadu nasib di Teluk Bintuni.Kebijakan Pemerintah boleh di kata sangat baik untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat,’’ namun perlu diingat bahwa,’’ keberadaan masyarakat adat akan semakin terancam akibat masuknya perusahan-perusahan raksasa,’’dimana hutan dan laut akan di klem untuk kepentingan investasi yang telah dikemukan diatas.

kehadiran investasi skala besar akan ikut mendorong masuknya orang luar kedaerah akan semakin banyak,’’dimana ketika tidak di proteksi secara baik dan benar maka,kecenderungan kuat akan muncul komflik social yang berdimesi pelanggaran HAM berat(Lihat Kasus Maryedi beradara tahun 2003 seakan hilang begitu saja ditelang bumi) dikemudian hari. Bukan hanya kekuatiran itu saja tetapi akan turut mendorong lajuh krusakan hutan yang berdampak pada hilangnya nilai-nilai kearifan local sebagai akibat dari dampak investasi di Teluk Bintuni. Menjadi pertanyaan, kebijakan pemerintah pusat menetapkan Teluk Bintuni Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dapat menjamin bahwa,”kasus-kasus pelanggaram HAM dimasa lalalu tidak terjadi lagi seperti contoh;

Catan Peristiwa Yang di Verifikasi

1. Operasi seismic oleh ARCO (Atlantic Richfield Company)  di daerah menyebabkan kebakaran dusun sagu yang mengakibatkan 48 bayi meninggal tahun 1994 di Weriagar.
2.  Pada tahun 1999, PT Varita Maju utama lagi-lagi menunjukkan cara picik. Perusahaan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 100 juta atas tanah seluas 3.300 hektar atau per hektar tanah sekitar Rp 30.000. dan juga membebankan syarat bahwa warga setempat tidak boleh menuntut hingga generasi cucu mereka nanti.
3. Pembayaran areal seluas 3.266 hektar dengan harga Rp 300,-/m2 (sebelumnya Rp.15,-),  oleh BP tangguh kepada masyarakat saengga tanah merah.2003.
4. Kasus pelanggaran HAM maryedi berdarah tahun 2003 mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan dua orang di aniaya serta satu orangnya di penjara.
5. Komflik diatara marga ateta dan agofa yang menyebabkan satu orang ditahan oleh polisi.(Study Saengga Report Tahun 2007 Oleh Jasoil Tanah Papua)
6. Pembunuhan terhadao 2 orang anak,satu orang ibu yang sedang mengandung di teluk bintuni tahun 20015 oleh Oknun TNI dan pembunuhan misterius lainnya yang belum ditemukan pelakunya hingga saat ini.(Majala Bur Tahun 2005)

Belajar dari Kesalahan dan Berupaya Memperbaiki

Pemerintah pusat dan daerah sudah harus berpikir menerapkan prinsip-prinsi keadilan dalam rangka perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana prinsisp-prinsip memanusiakan manusia untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan itu maka yang penting dilakukan adalah mendudukan Masyarakat adat sebagai subyek  utama dalam setiap mekanisme tingkatan perundingan yang bermartabat duduk sejajar dan saling menghormati satu dengan lainya sebagaimana prinsip-prinsip saling menguntungkan.

Belajar dari sejumlah kasus-kasus yang sudah perna terjadi,maka penting harus dilihat adalah perubahan paradikma pelaku bisnis dalam memandang Manusia dan tanah  sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisakan secara parsial-parsial dalam peruntukannya.untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memilikiki komitmen political Wil,yang kuat untuk  mengambil kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan pemilik  tanah adat dalam bentuk tata kelolah yang berkelanjuta dengan tidak mengabaikan penghormatan terhadap nilai-nilai ekonomi, Politik dan social budaya.

Teruma sebelum pemerintah menjalankan kebijakan tersebut prinsip yang harus di utamakan adalah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusia yang diduga sengaja menghilangkan nyawa manusia dengan cara melawan hukum. Kasus-kasu pelanggaram HAM yang terjadi hingga saat ini belum juga diselesaikan, pemerintah tidak harus tinggal diam. Pemerimtah sebagai peneyelngara Negara tidak harus memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagaimana perbuatannya yang bertentangan dengan konsitusi Negara. Dilain pihak Masyarakat korban pelanggaran HAM mestinya harus mendapat perhatian program rehabilitasi dari Negara untuk memperbaiki kondisi mental korban agar terbebas dari troma masa laluh. (Anes)

Lampiran.Peta Sebarab Industri Di Teluk Bintuni Tanah Papua